Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi usulan penggunaan metode dua panel dalam pemungutan dan penghituan suara yang dimasukkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan KPU memang berwenang untuk memasukan usulan tersebut ke dalam PKPU. Terlebih, usulan dua panel tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Pengaturan mengenai pemungutan suara hanya mensyaratkan 'pemungutan suara peserta pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS' dalam Pasal 382 ayat (1) UU Pemilu," kata Puadi kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).
"Tidak ada norma yang mengatur mengenai teknis panel dalam UU Pemilu," tambah dia.
Lebih lanjut, Puadi menilai metode ini bertujuan untuk meminimalisir kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia sebagaimana yang banyak terjadi pada Pemilu 2019.
Namun, Puadi menyoroti ketersediaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) jika metode dua panel diberlakukan.
"Pasal 832 ayat (5) UU Pemilu, salah satunya mensyaratkan bahwa proses penghitungan suara peserta pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS," ujar Puadi.
"Hal itu tentunya akan menimbulkan persoalan," lanjut dia.
Menurut Puadi, hanya tersedia satu petugas PTPS untuk mengawasi penghitungan suara dua panel dalam setiap TPS. Dengan begitu, Puadi menilai tidak mungkin terjadi pengawasan yang ideal.
"Terlebih, proses tahapan penghitungan suara akan banyak sekali potensi kesalahan, kecurangan, dan bahkan potensi ketidaksesuaian hasil perhitungan yang harus selalu diawasi oleh Pengawas TPS," tutur Puadi.
Lebih baik, kata dia, wacana penghitungan suara dua panel tersebut dibarengi dengan pengawas TPS yang bisa mengawasi panel dengan fokus pada masing-masing panel.
"Artinya, harus ada pasal yang mengatur pengawas TPS dalam UU Pemilu diubah dan disesuaikan dengan wacana KPU tersebut," tandas Puadi.
TERPOPULER
