Infografis
Suara.com - Masyarakat Indonesia sepertinya tidak akan pernah lupa bahwa Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengalami'permusuhan' atau dikenal dengan perang dingin. Asal mula 'Permusuhan SBY dan Megawati diisukan bermula dari peristiwa Kudatuli, benarkah?
Perang dingin antara SBY dan Megawati pasti akan dibahas kembali menjelang event Pemilu. Hal ini karena asal mula 'permusuhan' SBY dan Megawati sendiri dimulai saat momentum Pilpres 2004.
Sehingga, setiap kali akan menjelang acara Pemilihan Umum, publik Indonesia akan dengan mudahnya teringat kembali dengan peristiwa 'permusuhan' tersebut.
Dua pemimpin negara ini dulu pernah dekat, tetapi renggang karena insiden Kuda Tuli. Apa itu Insiden Kuda Tuli?
Insiden Kuda Tuli merupakan singkatan dari Kerusuhan Dua puluh Tujuh Juli. Pada saat itu, PDIP yang masih bernama PDI menjadi target permusuhan oleh salah satu oknum dari salah satu partai. Akibat dari serangan kerusuhan itu salah satu kantor DPP PDI juga menjadi sasaran massa.
Dikarenakan kerusuhan tersebut, SBY dituduh terlibat di balik insiden kerusuhan tersebut. Sejak kejadian tersebut, PDI bahkan mengganti namanya menjadi PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pada saat itu, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI, periode tahun 2001 sampai 2004. Sedangkan SBY ditunjuk oleh Megawati sebagai Menko Polkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan).
Skandal kerusuhan tersebut memicu keputusan dari pihak SBY mengudurkan diri sebagai Menko Polkam. Usai mengundurkan diri, beredar isu bahwa SBY mulai tidak dihargai oleh Megawati Soekarno Putri.
Sejumlah hal yang dibahas menjadi bukti bahwa Mega mengucilkan SBY dimulai ketika Mega menanyai SBY apakah dia berniat mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2004. Akan tetapi, SBY selalu berkata sedang berfokus pada tugasnya sebagai menteri.
Baca Juga: Heboh Dukungan Legenda Persib untuk Ganjar Pranowo, Ketua PDIP Jabar Klaim Seperti Ini
Mega yang sudah curiga kepada SBY pun tidak melibatkan SBY dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang kampanye Pejabat Tinggi Negara. SBY juga pernah mengirim surat kepada Megawati tentang tugas-tugasnya sebagai Menko Polkam,tetapi surat tersebut tak dibalas.
