REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto berani bertanggung jawab bahwa memang benar adanya mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode, sebagaimana diungkapkan Politisi PDIP Adian Napitupulu.
"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Ia menyampaikan, permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang disampaikan kepada PDIP.
Namun, kata dia, sikap PDIP tegas tetap taat terhadap konstitusi.
"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tuturnya.
Sementara di sisi lain, Hasto mengatakan, mengenai isu perpanjangan tiga periode ini, baru kali pertama pertama didapat informasinya dari pemberitaan dengan pernyataan seorang menteri atas dasar Big Data-nya.
Selain itu, kata dia, kabar tersebut juga terkonfirmasi usai sejumlah ketua umum partai politik yang menyuarakan hal yang sama dan mengklaim sebagai permintaan orang disebut sebagai 'Pak Lurah'.
"Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," tuturnya.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," sambungnya.
Pernyataan Adian
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu angkat bicara membeberkan akar masalah hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP yang kekinian memanas, usai Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres Prabowo Subianto.
Menurutnya, semua itu disebabkan hal yang sederhana. Ia menyebut, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (25/10/2023).
Menurutnya, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP, kata dia, ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ungkapnya.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP.
Padahal, kata dia, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujarnya.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," katanya.
TERPOPULER