Mantan Hakim Buka-bukaan! Sebut Batas Usia Capres-cawapres Bukan Urusan Mahkamah Konstitusi

Suara.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna ikut buka suara terkait putusan MK mengenai gugatan batas usia capres-cawapres. Ia menyebut, soal batas usia capres-cawapres itu bukan menjadi ranah MK.

“Persoalan batas umur itu seharusnya menjadi legal policy Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke sana,” kata Palguna dikutip dalam Seminar Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstisusi melalui kanal Youtube Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi dan HAM dikutip Sabtu (28/10/2023).

Palguna menegaskan, batas usia capres-cawapres itu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, ia menilai tak ada dasarnya MK kemudian memutuskan soal batas usia capres-cawapres.

“Tidak ada dasar yang mengatakan bahwa penetapan umur pada seseorang menduduki jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun non politik itu urusan konstitusional, jadi tidak ada dasarnya,” terangnya.

Apabila kemudian ada permohonan soal batas usia capres-cawapres yang diajukan, maka MK semestinya memperhatikan betul dari hak permohhonan itu sendiri.

“Hak itu secara faktual dirugikan atau secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, kemudian ada hubungan kausalitas antar keduanya dan apabila permohonan itu dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi,” tegas Palguna.

Atas dasar tersebut kemudian, menurut Palguna, MK baru menerima atau menolak standing yang diajukan oleh pemohon.

“Nah, ini yang tidak terlihat dalam putusan tersebut,” lanjut Palguna.

Dari sekian banyak permohonan, MK mengabulkan sebagian atas permohonan judicial review terkait batas usia capres-cawapres.

Permohonan itu diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam permohonannya, ia mengaku merupakan penggemar dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya MK memutuskan tidak menurunkan usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun. Akan tetapi, MK memberikan pengecualian yakni memperbolehkan bagi seseorang yang sudah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum.

Putusan MK itu lantas menimbulkan kontroversial karena dianggap sebagai akal bulus memajukan Gibran sebagai cawapres.