REGIONAL:
Suara.com - Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik terkait program kerjanya bersama Capres Prabowo Subianto. Ini dikarenakan keduanya bakal melanjutkan program kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika terpilih.
Kritikan tersebut datang dari Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Yusuf mengatakan kebanyakan program pasangan Prabowo-Gibran telah ada di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
"Dari situ kita meragukan kapasitasnya, sepertinya belum kompeten, memang seharusnya belum saatnya jadi cawapres," kata Yusuf, dalam keterangannya seperti diterima Suara.com, Minggu (29/10/2023).
Diketahui, program yang bakal dilakukan oleh Prabowo-Gibran di antarannya Dana Abadi Pesantren, Kartu Indonesia Sehat untuk Orang Lanjut Usia (KIS Lansia), dan Kartu Anak Sehat.
Yusuf melanjutkan, kondisi itu berbeda dengan program yang ditawarkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam program yang ditawarkan oleh Ganjar-Mahfud, ada hal baru yang solitif, dan dibutuhkan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Program unggulan Ganjar-Mahfud adalah satu desa, satu dokter, satu puskemas. Di setiap 1 keluarga miskin menciptakan 1 sarjana, menaikan gaji guru," jelasnya.
Dari segi ekonomi, Ganjar-Mahfud juga memiliki program percepatan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital. Stabilitas harga bahan pokok, pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu dan penguatan jaring pengaman sosial.
"Satu kartu yaitu KTP untuk semua program sosial," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Kampanye Nasional Bappilu DPP Partai Hanura, Jimmy Charles Kawengian, mengatakan masyarakat Indonesia menginginkan program baru yang benar-benar menyentuh di lapisan masyarakat.
"Kan terlihat pasangan Prabowo-Gibran yang terlalu menjiplak bahkan meneruskan program-program dari ayahnya dengan menambahkan sedikit ya sama saja dengan menambahkan sedikit bumbu lah. Nah kalau seperti itu sama saja dia tidak punya program baru," ujarnya.
Jimmy kemudian mempertanyakan program Prabowo-Gibran yang bakal membuat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selama ini, lanjutnya, semua lapisan masyarakat sudah tercover dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Rakyat Indonesia membutuhkan program-program baru yang benar-benar menyentuh di semua kalangan bukan program sudah lama lalu dijiplak dan dikasih bumbu akhirnya tapi semuanya sama saja," katanya.
Kata Kemenkeu
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan KIS Lansia sebenarnya tidak diperlukan karena para lanjut usia tersebut sudah terakomodir dalam program KIS saat ini.
Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam data program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka sudah otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Sementara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan Dana Abadi Pesantren tidak terpisahkan dari Dana Abadi Pendidikan. Ia mengatakan Dana Abadi Pendidikan saat ini berjumlah Rp106,1 triliun.
Lalu, dari total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ada Rp134,1 triliun yang dicairkan. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan Rp 250 miliar.
TERPOPULER
