Alasan KIM Tak Sertakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Visi Misi Prabowo-Gibran

Suara.com - Koalisi Indonesia Maju buka suara terkait tidak adanya pembahasan soal penyelesaian kasus HAM di visi-misi pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. Menurut mereka, penyelesaian kasus HAM merupakan sesuatu yang berjalan terus dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penilaian tersebut, Koalisi Indonesia Maju kemudian tidak menyertakan penyelesaian kasus HAM di visi-misi pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, penyelesaian kasus HAM merupakan keberlanjutan yang terus dilakukan oleh presiden di masing-masing eranya. Karena itu, nantinya Prabowo-Gibran tentu akan melanjutkan.

"Itu kan sudah berjalan. Hal-hal yang sudah berjalan ya dilanjutkan. Kan proses-proses pelanggaran HAM masa lalu juga diproses baik di era Pak SBY diproses, kemudian di eranya Pak Jokowi juga diproses. Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan," kata Khaeron di Kompleks Parlemen Senayan dikutip Jumat (3/11/2023).

Kata dia, visi-misi yang ditampilkan Prabowo-Gibran saat ini merupakan harapan dan keinginan rakyat. visi-misi yang tercantum bukan sekadar keingingan Prabowo maupun Gibran.

"Itu adalah keinginan rakyat. Keinginan masyarakat yang ditampung kemudian ini dijadikan visi dan misi Pak Prabowo dan Gibran. Jadi ini harus dipahami bahwa sesuatu yang sudah berjalan baik ya tentu ini dilanjutkan, continuity," tutur Khaeron.

"Kemudian sesuatu yang ini dianggap baru dan menjadi harapan rakyat, apalagi ada perhatian khusus terhadap gen z, kaum milenial, ya tentu ini harus menjadi skala prioritas karena 54 persen kan anak muda," sambung dia.

Ada perbedaan yang tampak dalam visi-misi bakal calon presiden (capres) dan cawapres 2024. Seperti yang terlihat pada visi-misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di mana tidak ada pembahasan soal penyelesaian kasus HAM.

Asta Cita Prabowo-Gibran

Dilihat dari dokumen yang diterima Suara.com, Prabowo-Gibran memiliki visi, 8 misi atau disebut sebagai Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat (PHTC), 17 Program Prioritas serta Program Kerja.

Tidak ada satu pun misi yang menyinggung soal penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Dalam Asta Cita 7, Prabowo-Gibran hendak memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dalam reformasi hukum, keduanya justru berfokus pada penguatan dalam segi pemberantasan korupsi.