Ikut Unjuk Rasa Bela MK, Pendukung Gibran Ngaku Tak Paham Isi Putusan Batas Usia Cawapres

Suara.com - Aksi dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh para pendukung Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sebagai bentuk memberikan dukungan untuk MK, Selasa (7/11/2023)..

Penelusuran Suara.com di lokasi, peserta unjuk rasa tersebut mengaku mendukung penuh Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Mereka mengklaim tidak mempersoalkan Gibran maju cawapres meski berstatus putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman.

Di sisi lain, sebagian peserta aksi lainnya mengaku tidak memahami putusan 90/PUU-XXI/2023. Mereka mengatakan hanya ikut berunjuk rasa karena mendapatkan ajakan.

"Saya enggak tahu, coba ditanya yang lain. Soalnya, saya cuma diajak teman saja ke sini," kata seorang peserta aksi unjuk rasa.

Diberitakan sebelumnya, ribuan massa melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang mendukung putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Mereka terdiri dari Poros Muda Indonesia, Indonesia MAPAN (Maju Bersama Prabowo Gibran), Aliansi Pemuda Indonesia, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, dan Gerakan Generasi Milenial Indonesia.

Para peserta aksi membawa spanduk dan banner yang menyuarakan dukungan mereka terhadap putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

Koordinator Lapangan Indonesia MAPAN Muhammad Senanatha menjelaskan banyak pihak yang ingin mengintervensi MK usai putusan tersebut.

"Dengan adanya putusan tersebut, banyak pihak-pihak yang berupaya mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi, maka kami dalam hal ini tidak akan diam dengan adanya peristiwa tersebut, kami bersama Mahkamah Konstitusi," kata Senanatha di lokasi, Selasa (7/11/2023).

Dia juga protes dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie. Sebab, Jimly masih menjadi anggota DPD RI.

"Mengenai putusan MK dalam pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga tidak ada perlakuan yang diskriminatif," tutur Senanatha.

Menurut dia, putusan MK itu membuka peluang bagi para pemuda untuk berperan aktif dalam perpolitikan Indonesia, termasuk menjadi calon presiden sam calon wakil presiden.

Sebelumnya, MK memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.