Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pencoblosan yang akan digelar pada 14 Februari 2024 rentang terjadi kecurangan. Sebab Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pemilu mendatang.
"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," demikian dikutip Suara.com dari rilis resmi KontraS, Rabu (15/11/2023).
KontraS juga menyoroti perihal netralitas aparat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, KontraS mengkritik penunjukkan sejumlah Penjabat Kepala Daerah yang terindikasi terjadi konflik kepentingan.
"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," tutur KontraS.
Selain itu, Kontras menekankan mengenai pentingnya mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam Pemilu 2024. KontraS mendorong agar kekuatan negara tidak digunakan secara berlebihan.
"Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan," terang KontraS.
Oleh sebab itu, KontraS mendesak Jokowi bersikap netral pada Pemilu yang akan datang lewat penghentian segala bentuk penyelahgunaan kekuasaannya.
"Baik lewat pengerahan TNI, Polri, BIN hingga ASN," tegas KontraS.
Tak hanya untuk Jokowi, KontraS juga mendorong Polri dan TNI untuk bisa bersikap netral dan tidak segan memberi sanksi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam gelaran Pemilu 2024.
Baca Juga: Berubah Drastis, Begini Bedanya Suasana Rapat Kabinet Jokowi Usai Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar
