REGIONAL:
Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Indra Charismiadji meminta Bawaslu segera menjatuhkan sanksi kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka buntut menghadiri acara Desa Bersatu.
"Kami sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit. Kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting," kata Indra di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Indra menilai pemberian sanksi kepada Gibran akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.
"Jadi kembali kan ini bagian dari tadi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara, termasuk urusan Pemilu ini," ujar Indra.
"Jangan sampai rakyat itu sudah tidak percaya. Gimana negara ini mau maju kalau rakyat saja sudah tidak percaya pada penyelenggara negara?" imbuhnya.
Oleh sebab itu, Indra meyakini Bawaslu akan memberikan sanksi kepada Gibran.
"Kami mendorong dan kami percaya kalau memang kembali ke hati nurani," jelas Indra.
Bawaslu Temukan Pelanggaran
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku tidak ingin dianggap mengulur waktu dalam penanganan perkara yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Untuk itu, Bagja mengungkapkan agenda Desa Bersatu, ribuan kepala desa yang dihadiri Gibran di Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/11) kini sudah dinyatakan sebagai temuan dugaan pelanggaran yang tercatat di Bawaslu DKI Jakarta.
"Sekarang kami sudah memanggil ya teman-teman Apdesi. Kemarin teman-teman (Bawaslu DKI Jakarta) melakukan penelusuran," kata Bagja di Bandung.
"Kalau (ada) keterlibatan kepala desa, maka pelanggaran undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan desa," tambah dia.
Nantinya, lanjut Bagja, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus bertindak jika para perangkat desa yang dimaksud terbukti menyatakan dukungan terhadap Gibran.
"Jadi kami harapkan nanti teman-teman kepala desa tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, baik menguntungkan atau merugikan, apalagi dalam kewenangannya, itu yang tidak boleh," tutur Bagja.
TERPOPULER
