Suara.com - Putra cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, yakni Royhan Akbar, angkat bicara menanggapi pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat perdana Pilpres 2024 semalam yang menyebut nama Mahfud soal penyelesaian kasus-kasus HAM.
Royhan memberikan pembelaan kepada ayahnya yang disinggung Prabowo tersebut. Menurutnya, sang ayah sudah mengerjakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sangat baik.
"Oh sebetulnya kalau dari paslon dua ngeliat berita gitu ya bukan tidak berjalan kayak misalkan terkait Undang-Undang KKR disinggung mas Ganjar nah itu sebetulnya sedang berjalan," kata Royhan di Jakarta dikutip Rabu (13/12/2023).
Ia menyoroti soal Prabowo yang seharusnya lebih memperhatikan substansi dalam debat. Bukan justru melempar serangan kepada cawapres yang sebetulnya tak dilibatkan dalam debat perdana.
"Jadi ya mungkin karena apa ya saya gabisa bilang tidak, mungkin cara menyampaikannya lebuh ke subtansinya nih kalau saya lihat ke pak Ganjar, bukan mengoper itu ke pihak cawapres yang sebetulnya tidak diberikan ruang," tuturnya.
Kendati begitu, Royhan menilai jalannya debat perdana semalam sudah terangkum sangat baik. Terlebuh juga mendapatkan respons dari masyarakat.
"Tapi menurut saya sih sudah baik sudah diterangkum apa yang ditanyakan oleh paslon lain," ujarnya.
"Yang lalu kan nggak kayak debat-debat tahun in lebih meriah saya rasa penontonnya juga seru saya lihat di sosial media respinnya sangat baik," sambungnya.
Untuk diketahui, dalam debat perdana capres, Prabowo sempat menyebut nama Mahfud selaku Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Masalah ini (penyelesaian kasus-kasus HAM) ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Jadi, apa lagi yang mau ditanya kepada saya?" ujar Prabowo.
Diketahui, debat perdana yang diikuti para calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan digelar besok, Selasa (12/12/2023) di Kantor KPU. Debat tersebut digelar pukul 19.00 WIB.
Adapun tema yang dibahas ialah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, penanganan disinformasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
TERPOPULER
