Suara.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan kalau bantuan sosial atau Bansos bukan milik Presiden. Jika dirinya bisa memenangkan Pilpres 2024, Ganjar berjanji akan memperbaki data warga penerima Bansos lewat sistem KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia.
Hal itu disampaikan Ganjar seusai bersilaturahmi para Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
"Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memastikan jika Bansos memang diperuntukan bagi rakyat yang membutuhkan. Menurutnya, jadi sekali lagi jangan diakui milik presiden.
Untuk itu, dirinya bersama Mahfud MD punya program “Satu Data Indonesia” yang nanti warga memiliki KTP Sakti.
Menurutnya, Kartu Sakti nantinya akan digunakan pemerintah untuk mendata warga penerima Bansos. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP.
"KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” katanya.
Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” bebernya.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Ganjar, agar ke depan penyaluran Bansos harus tepat sasaran. Anggota DPR RI tersebut berharap Ganjar jika terpilih, tidak mengakui Bansos sebagai milik presiden.
“Janji ya kalau jadi presiden jangan diakui punya presiden loh mas bansos-nya. Bansos bukan punya presiden, janji loh mas,” kata Rieke saat pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Bekasi, Kamis (14/12/2023).
TERPOPULER
