Keberadaan Pendukung Paslon di Debat Pilpres Dikritik, Disebut Cuma Bikin Riuh dan Pamer Kekuatan

Suara.com - Format debat Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat kritik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Kritik itu salah satunya terkait KPU masih mengundang simpatisan dan pendukung pasangan calon (paslon) yang berdebat.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mencatat dua kali debat Pilpres yang digelar KPU masih mengundang pendukung paslon. Pertama saat debat Capres 12 Desember dan debat cawapres 22 Desember 2023.

"Catatan debat yang lalu masih soal formatnya yang masih ada suporter di belakang cawapres yang berdebat," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Kritik dan catatan itu kekinian telah disampaikan setelah KPU RI menggelar debat Pilpres 2024 kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Khoirunnisa menyebut keberadaan pendukung dengan jumlah yang banyak justru membuat suasana di lokasi debat menjadi riuh.

Dia juag menganggap keberadaan puluhan pendukung itu seolah-olah dijadikan sebagai ajang pamer kekuatan masing-masing paslon.

"Suporter yang banyak malah membuat jadi riuh dan antarsuporter jadi semacam show off force kekuatan masing-masing," kata dia.

Menurutnya keberadaan para pendukung dengan jumlah yang banyak juga membuat fokus masyarakat terhadap para calon menjadi teralihkan.

Catatan lain yang turut disoroti Perludem terkait dengan keberadaan panelis yang hanya membuat pertanyaan untuk pasangan calon, tetapi tidak mendalami gagasan yang disampaikan.

Padahal, kata dia, penyelenggaraan debat menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk lebih mendalami gagasan, visi dan misi, serta kebijakan pasangan calon.

"Lalu, soal panelis yang hanya membuat pertanyaan saja, tetapi tidak mendalami gagasan dari cawapres," ujarnya.

Selepas debat pertama antarcapres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (Antara)