Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih berpotensi dinyatakan melakukan pelanggaran dalam aksinya bagi-bagi susu saat Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, beberapa waktu lalu.
Menurut Bagja, Gibran memang tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam aksinya tersebut, tetapi masih ada kemungkinan pelanggaran lainnya.
"Pelanggaran untuk pelanggaran lainnya, iya, masih ada kalau itu," kata Bagja di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya, kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada Gibran tidak akan dilakukan oleh Bawaslu.
Sebab, peraturan tentang larangan kegiatan kampanye di CFD merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kalau tidak salah, dulu zaman itu masih Mas Anies waktu jadi gubernurnya. Instruksi gubernur itu ada untuk CFD dan itu diikuti oleh seluruh banyak kepala daerah, dan hampir seluruh CFD itu dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis,” tutur Bagja.
Dengan begitu, bila Gibran dinyatakan melakukan pelanggaran, maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemprov DKI Jakarta.
Informasi terbaru, Bawaslu Jakarta Pusat batal memeriksa Gibran perihal aksinya bagi-bagi susu saat CFD.
Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengatakan pemeriksaan terhadap Gibran tidak diperlukan untuk tindak lanjut kasus ini.
Baca Juga: Pemungutan Suara di Luar Negeri Makin Banyak Menggunakan Pos, Bawaslu: Kerawanannya Lebih Tinggi
“Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Jakarta Pusat, dianggap cukup untuk tetap meneruskan tindak lanjut keputusan tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada,” kata Nelson saat dihubungi Suara.com, Kamis (28/12/2023).
Selanjutnya, lanjut dia, Bawaslu Jakarta Pusat akan membacakan putusan perihal dugaan kampanye Gibran di CFD pada Jumat (29/12/2023).
