Infografis
Suara.com - Merujuk paad Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sejak 2020 hingga 2023 telah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 73 diantaranya terjadi akibat rencana Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek-proyek itu di antaranya adalah Rempang Eco City, KEK Mandalika, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konflik kerap berujung tindakan represif dari aparat.
KPA mencatat terdapat 1.934 warga dikriminalisasi, 814 dianiaya, 78 tertembak, dan 69 meregang nyawa selama 2015-2022.
Hal itu juga membuat indeks HAM merosot salah satunya pemenuhan hak rakyat atas tanah. Tim Setara Institute dan INFID menyebut indeks HAM di Indonesia pada 2023 merosot ke level 3,2.
Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 3,3. Salah satu indikator yang dinilai yakni hak atas tanah. Skornya paling rendah: 1,9-turun dari 2,2 di tahun 2022.
Konflik agraria tentu menyebar di seluruh Indonesia. Seperti di Sumatera Utara yang mencapai 22 kasus, Kalimantan Barat ada 13 kasus, Jawa Barat ada 25 kasus, Jawa Timur ada 13, dan di Sulawesi Selatan ada 12 kasus.
Mengingat sudah memasuki masa Pemilu 2024, lantas bagaimana gagasan atau strategi 3 calon pasangan capres-cawapres dalam mengatasi isu ini. Berikut ulasannya.
Anies-Muhaimin
Dalam dokumen visi-misinya, pasangan AMIN bakal mempercepat program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah. Termasuk melanjutkannya dengan program pemberdayaan.
Baca Juga: Total Mendominasi West Ham, Mikel Arteta Gagal Paham Arsenal Bisa Keok di Kandang
Anies, di satu sisi berjanji menuntaskan penyelesaian konflik, tumpang tindih lahan, kepastian hak, serta penataan kelembagaan reforma agraria maupun kebijakan satu peta.
