Suara.com - Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil untuk terlibat mengawasi kecurangan pemilu.
Hal ini dinilai perlu jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.
"Posisi Bawaslu itu sangat strategis, tapi pertanyaannya ketika Bawaslu tidak menjalankan fungsinya secara optimal, apakah ada mekanisme lain yang mempersoalkan Bawaslu?," kata Bambang di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Dia kemudian menyoroti contoh kasus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang melakukan bagi-bagi susu saat car free day (CFD).
Bawaslu dalam menangani kasus itu disebut Bambang justru melahirkan beda pendapat antara Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI Jakarta.
"Ketika ada perbedaan pendapat antara Bawaslu di Pusat dan Bawaslu di tingkat DKI soal susu di CFD, itu gimana?" ucap Bambang.
"Walaupun terakhir sudah bisa selesai dengan dinyatakan bahwa dia melanggar peraturan lain. Itu sudah selesai. Yang menarik ketika itu belum selesai, itu gimana?" dia menambahkan.
Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mengungkit soal partai politik yang dirasa tidak pantas untuk diloloskan menjadi peserta pemilu saat verifikasi faktual beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersalah dan menjatuhkan sanksi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diimbau Mantan Menterinya agar Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil
Dengan begitu, Bambang merasa penting untuk masyarakat sipil untuk turut andil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.
"Jadi dengan demikian sebenarnya keterlibatan teman-teman masyarakat sipil menjadi penting. Siapapun yang ada di sini dia punya kepentingan agar kecurangan tidak terjadi dan kami tidak ingin menuduh siapapun, mari kita awasi," tandas Bambang.
