Suara.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai pernyataan calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang membandingkan kenaikan gaji di masa pemerintahan Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Jokowi selesai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (8/1/2024). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengemukakan persoalan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri perlu pertimbangan yang matang.
Namun yang paling utama menurut Jokowi, pemerintah harus melihat kondisi fiskal.
"Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," katanya kepada awak media.
Ia mengungkapkan ada beberapa persoalan yang terjadi dalam masa pemerintahannya, sehingga membutuhkan pertimbangan serta kalkulasi yang matang untuk menentukan keputusan menaikan gaji atau tidak.
"Kalau fiskal kita, dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin Covid-19, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut membutuhkan kalkulasi dan pertimbangan matang.
"Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang," ucapnya.
Sementara itu dalam debat ketiga capres yang berlansung pada Minggu (7/1/2024) malam di Istora Senayan, Jakarta, Capres Anies Baswedan mengungkapkan pada masa kepemimpinan SBY dalam dua periode kepemimpinannya, terjadi kenaikan gaji PNS, TNI/Polri hingga sembilan kali.
Baca Juga: Jawaban Jokowi Usai Dituduh Tak Pernah Naikkan Gaji PNS, TNI dan Polri
"Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini (Pemerintahan Jokowi) hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya," ucapnya saat debat.
Tak hanya itu, Anies juga mengatakan bahwa selama ini kesejahteraannya tidak dipikir dengan baik.
"Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius," ucapnya.
