REGIONAL:
- Karhutla di Kalimantan pada tahun 2026 menyebabkan lebih dari 460 ribu kasus ISPA.
- Izin konsesi yang mengabaikan daya dukung lingkungan menjadi akar masalah karhutla.
- Puskesmas di Kalimantan Barat tidak optimal dalam menangani lonjakan pasien selama kabut asap melanda.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan sepanjang 2026 tak hanya mengancam hutan dan ekosistem. Dampaknya juga tercermin dari melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai lebih dari 460 ribu kasus hingga September 2026.
Data yang disoroti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan kasus ISPA paling banyak tercatat di Kalimantan Timur dengan lebih dari 220 ribu kasus. Berikutnya Kalimantan Barat sebanyak 165.727 kasus, Kalimantan Tengah 77.727 kasus, dan Kalimantan Selatan 3.990 kasus.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan Raden Rafiq menilai tingginya kasus ISPA menunjukkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Menurut Raden, pemerintah terkesan belum belajar dari karhutla yang terus berulang. Ia menilai salah satu persoalan mendasar berada pada pemberian izin konsesi yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
"Karena izin (konsesi) yang ada sudah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini cukup memprihatinkan," kata Raden dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/9/2026).
Raden menilai pemberian izin yang tidak terkendali justru menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika karhutla sudah menjadi bencana. Penanganan, menurutnya, harus menyasar akar persoalan.
"Jangan reaktif pada kasus kebencanaannya saja, tapi harus menyelesaikan akar pokok permasalahannya," tegasnya.
Di sisi lain, Walhi Kalimantan Barat menyoroti kesiapan layanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus ISPA.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalbar Sri Hartini mengatakan masih ada puskesmas yang tidak memberikan layanan secara optimal ketika kondisi kabut asap memburuk.
"Masih ada di akhir pekan, puskesmas yang seharusnya buka 24 jam, tapi dia (malah) tutup," kata Sri.
Sri juga mengkritik respons pemerintah yang dinilai masih sebatas membagikan masker, termasuk masker yang menurutnya tidak memenuhi standar kesehatan.
Di tengah keterbatasan respons tersebut, sejumlah relawan membuka posko kesehatan mandiri untuk membantu masyarakat terdampak karhutla.
Sri pun meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan warga yang terdampak, tetapi juga memastikan keselamatan para relawan yang ikut menangani dampak karhutla.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER