Suara.com - Capres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam mengambil keputusan.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat adat saat ada pembangunan masif. Demikian dikatakan Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).
Salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara projek pembangunan nasional dengan masyarakat ada, kita harus betul betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggakan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat," katanya.
Cak Imin menyindir bahwa menghormati masyarakat adat bukan hanya dengan memakai pakaian adat setiap perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.
"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan," ujar Cak Imin.
"Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak wilayah mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun," sambungnya.
Cak Imin mengaku optimis dengan cara penghormatan itu dapat mencegah konflik dengan masyarakat.
Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah tengah mendorong pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat.
"Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan memang harus kita perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ada pembangunan yang masif, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan," kata Gibran.
