Cak Imin Ingatkan Kemenkeu: Jangan Jadikan Anggaran Pemberdayaan 'Anak Tiri' di APBN!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga lainnya yang terkait tidak lagi mencoret anggaran pemberdayaan masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cak Imin menilai anggaran pemberdayaan masyarakat selama ini kerap dipinggirkan. Padahal, menurutnya, program tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesempatan usaha.

“Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri,” ucap Cak Imin di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

"Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak Utama," Cak Imin menambahkan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat.

Program pemerintah juga perlu memberikan jalan bagi penerima bantuan untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, hingga mengembangkan usaha secara mandiri.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan harus bergerak dari sekadar memberikan bantuan menuju penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan naik kelas.

“Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya,” ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Bantuan itu, lanjut Cak Imin, sekaligus memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Berbagai program tersebut, misalnya bidang pendidikan, dibangun Sekolah Rakyat yang telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar.

Sementara itu, melalui ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja. Menurut Cak Imin, ekosistem MBG turut membuka peluang usaha dengan melibatkan 148.500 pelaku usaha baru dan 63.100 pemasok UMKM dalam rantai pasoknya.

“Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru. Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi,” kata Ketua Umum PKB tersebut.