Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto geram karena aparat kepolisian menurunkan bendera PDIP di bahu jalan ketika kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1) lalu.
Padahal, menurut dia, bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan pada saat yang sama. Oleh sebab itu, dia merasa tidak adanya ketidakadilan oleh aparat kepolisian.
"Kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan keterangan Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, satu malam sebelum kedatangan Jokowi aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga Brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.
Hasto pun semakin bingung karena rakyat seakan dianggap ancaman. Menurutnya, hal seperti itu bukan pertama kali terjadi.
Politisi asal Jogja ini mencontohkan seorang loyalis Jokowi pada 2014 dan 2019 bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023.
Lalu, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan para pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.
Terbaru, lanjutnya, di Gunungkidul pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga dianiaya ketika menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!”
Hasto menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang berada pada titik krisis. Dia pun tak heran apabila para akademisi turun gunung seperti yang terjadi di UGM dengan Petisi Bulaksumur.
Baca Juga: Biodata Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi Minta Mayor Teddy Buka Gembok Akun IG
"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," katanya. (Antara)
