Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, juga berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Namun, ia tidak menyatakan dukungan terbuka kepada pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.
"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja, dan saya tidak ada niat berpihak kepada siapa-siapa," ujar Muhadjir, Rabu (7/2/2024).
Menurut tokoh Muhammadiyah itu, dari pengamatan dan mendengar harapan kontestan melalui tim pemenangan, masing-masing yakin bisa menang dalam satu putaran.
"Jadi, tim sukses 01 yakin menang satu putaran, tim sukses 02 juga begitu, yakin menang satu putaran, dan tim sukses 03 juga yakin menang satu putaran," katanya.
Adapun pertimbangan jika Pilpres 2024 bisa satu putaran, kata dia, secara pembiayaan, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makro ekonomi.
Ia menjelaskan secara fiskal atau biaya, jika harus dua putaran maka pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp17,3 triliun. Bahkan, nilainya bisa lebih jika diakumulasikan dengan pembiayaan lainnya, seperti keamanan.
"Untuk keamanan sangat tergantung semakin tidak aman semakin tinggi biayanya perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk keamanan dan lain-lain itu. Ditambah biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun," katanya.
Sementara terkait risiko sosial, menurut dia, intensitas konflik jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran akan lebih tinggi.
"Dan kita harus bersyukur sekarang ini, sampai sejauh ini, dari sisi keamanan dari stabilitas kita menurut saya relatif jauh lebih baik dibanding Pilpres 2019," kata dia.
Meningkatnya eskalasi politik, kata dia, bakal berpengaruh pada iklim investasi. Nantinya bakal muncul masalah pengangguran dan kemiskinan.
Ia menyadari apa yang dilontarkannya akan memantik pro dan kontra di masyarakat, bahkan menghubungkannya dengan pasangan calon. Namun, Muhadjir menegaskan bahwa dia tidak memihak kepada siapapun.
"Padahal, kalau tim pemenangan yang ngomong dianggap nggak apa-apa, tetapi kemudian kalau saya yang ngomong dianggap salah," katanya. (Antara)
