Suara.com - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku sudah menonton film Dirty Vote, meski belum tuntas.
Bahkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memuji film tersebut lantaran sangat memberikan edukasi bagi pemilih menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.
"Saya kebetulan baru separuh. Separuh saja, tapi secara alur saya sudah melihat Insyaallah ini momentum pembelajaran Pemilu tahun ini. Makanya saya sangat mendukung film ini," kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).
Ketua Umum PKB itu percaya tiga ahli hukum tata negara yang memandu Dirty Vote merupakan orang-orang yang berintegritas.
"Tapi bahwa orang-orang yang berintegritas kayak Bivitri, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, itu orang-orang yang berintegritas, saya kira independen. Tidak di pihak manapun," ucap Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan, setiap kecurangan yang dijelaskan dalam Dirty Vote harus dipahami secara adil. Setiap kecurangan, kata Cak Imin, harus dikritik.
"Bahwa kecurangan yang ditimbulkan oleh paslon manapun harus fair kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi," jelas dia.
Selain itu, Cak Imin mengatakan kecurangan yang terjadi dan diterangkan dalam Dirty Vote bisa saja membuat kondisi Indonesia hancur selama lima tahun ke depan.
"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan dilihat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil Pemilu. Maka hancur semua selama 5 tahun kita," ungkap Cak Imin.
Oleh sebab itu, Dirty Vote menurut Cak Imin, menjadi peringatan bagi setiap pasangan calon yang berlaga dalam Pilpres 2024.
"Karena itu, itu peringatan bagi semua, termasuk buat jajaran kita 01. Supaya tidak menjadi membuat kerusakan bagi pemerintah. Yang paling sulit, bagi kita menghindarkan kerusakan dan keburukan yang akan terjadi akibat Pemilu yang terindikasi itu," imbuhnya.
Film Dirty Vote
Sebagai informasi, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
TERPOPULER
