Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (22/2/2024). Kedatangan mereka bertujuan guna meminta pimpinan KPU buka-bukaan ke publik soal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Terlebih, sejak hari pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024, muncul berbagai masalah berkaitan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Selain itu, permasalahan lainnya ialah angka kematian petugas penyelenggara pemilu badan ad hoc, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
![Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (19/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/19/56917-demo-di-depan-kpu-demo-kpu-pemilu-2024.jpg)
"Tentu permohonan informasi ini berangkat dari kegelisahan kami melihat persoalan Sirekap dan KPPS yang sudah menjadi perbincangan publik," kata Peneliti ICW Egi Primayogha di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Adapun informasi data yang diajukan ICW bersama KontraS kepada KPU meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan daftar kerusakan pada Sirekap.
"Itu kami lakukan agar kami bisa memeriksa bagaimana prosesnya apakah sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Egi.
Dengan begitu, ICW dan KontraS bisa sama-sama memeriksa ada atau tidaknya indikasi kecurangan pada penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan penghitungan suara.
"Dugaan itu muncul dari berbagai pihak, termasuk kami sekali lagi ingin memastikan hal ini," tandas Egi.
Baca Juga: Analis: Jokowi Jadi Salah Satu Penyebab Pemilu 2024 Paling Terburuk Sepanjang Sejarah
