Diklaim Jadi Anggota DPR RI yang Sepakat Ajukan Hak Angket Pemilu 2024, Irma Suryani NasDem Ngaku Begini

Suara.com - 30 nama anggota DPR RI didesak untuk segera menggulirkan hak angket guna membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Salah satu nama yang terdapat dalam daftar ialah anggota DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat atau NasDem, Irma Suryani.

Baca Juga:

Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?

Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M

PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?

Desakan itu dilakukan oleh sejumlah analis hingga aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).

Salah satu perwakilan GIAD, Ray Rangkuti, menyebut ada tiga 30 anggota DPR yang menyatakan siap menggulirkan hak angket.

Satu dari tiga anggota DPR RI yang dimaksud ialah Irma.

Namun, Irma justru memberikan keterangan berbeda saat dikonfirmasi Suara.com.

Ia malah menilai hal tersebut masih sebatas usulan dari GIAD.

Sementara Irma sendiri baru bisa menentukan sikap sesuai perintah Fraksi NasDem.

"Kami belum ditugaskan fraksi. Itu baru usulan mereka saja," kata Irma saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/2/2024).

Irma juga enggan menjelaskan lebih detail terkait sikap Fraksi NasDem mengenai hak angket.

Ia hanya menegaskan akan patuh pada perintah fraksi.

"Sekali lagi, saya hanya patuh pada perintah fraksi saja," ucapnya.

Kalau melihat dari perkembangan, hak angket baru sebatas dibahas di tingkat koalisi Pemilu 2024.

Adapun Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku masih menunggu aba-aba dari PDIP.

Di sini, NasDem mengaku akan sepakat berjalan bersama PDIP untuk menggulirkan usulan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

Paloh menilai bahwa tiga partai Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS sayang dengan PDIP.

"Barangkali tiga-tiganya masih sayang sama PDIP," kata Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Paloh menerangkan tidak ada jarak antara tiga partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan PDIP.

"Nggak ada jarak sama sekali," jelas Paloh.

"Kalau masih menunggu pasti itu, kalau nggak untuk apa ditunggu," lanjutnya.

Desakan untuk 30 Anggota DPR

Ray Rangkuti, menjelaskan, desakan hak angket itu disampaikan pihaknya lantaran merasa ada penggunaan kekuasaan oleh Presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terutama Pilpres.

"Saya kira nggak sekedar cukup apa yang dilalui Bawaslu, pun juga melalui Mahkamah Konstitusi, tapi perlu dilakukan hak angket. Kenapa? Karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak patut, tidak tepat, alias ya mungkin punya potensi melanggar aturan oleh presiden dan oleh karena itu dibutuhkan hak angket," kata Ray dalam konferensi persnya di Kantor Parasyndicate, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Menurut Ray, pihaknya masih melihat jika wacana pengguliran hak angket di DPR RI kekinian masih menggantung.

Untuk itu, pihaknya mendorong 30 nama anggota DPR menjadi inisiator hak angket.

"Kita harap dan kita dorong dan kita tentu saja minta agar mereka memulai untuk segera mengajukan hak angket ini ke DPR di mana mereka ada 30 orang dan umumnya adalah orang-orang yang kita kenal kritis di DPR," tuturnya.