Romy PPP Ungkap Dua Modus Operasi Loloskan Partai Mawar ke Senayan

Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy mengungkapkan informasi dalam upaya memenangkan Partai Solidaritas (PSI) untuk lolos ke Senayan dengan perolehan suara di atas ambang batas parlemen, yakni 4 persen.

Romahurmuziy atau Romy mengatakan sebelum Pemilu, sudah mendengar operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

"Dengan menarget kepada penyelenggara Pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa," kata Romy dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024)

Berdasarkan informasi yang didapatnya, Romy mengungkap, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri.

Jejaring ormas itu digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.

"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu," kata Romy.

Seiring berjalannya waktu, ternyata operasi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Efeknya terlihat dari perolehan suara PSI berdasarkan quick count (QC) yang jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT).

Romy mengemukakan, akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen sehingga untuk lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC lebih dari 3 persen.

"Artinya, kalau sebuah partai mendapat QC 3 persen, dalam real count, dia dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen," kata Romy.

Modus Loloskan PSI ke Senayan

Romy mengungkapkan kembali terkait operasi untuk meloloskan PSI ke Senayan. Informasi itu ia perolehan belakangan setelah pencoblosan.

"Kami mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI, dengan dua modus," ujar Romy.

"Memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau; memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut," kata Romy.

Kekinian, diakui Romy, setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan, sebagaimana yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya.

Begitupun beberapa penggiat pengawalan Pemilu sebagaimana yang mereka unggah di akun X.

"Begitu tajamnya kenaikan PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Prof. Burhan Muhtadi, di mana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line. Bahkan ada yang input Sirekapnya dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, yang berarti 173 suara per TPS. Sampai-sampai hal ini trending di twitter land sebagai 'Partai Salah Input'," kata Romy.

Romy merincikan, bila partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan Pemilu 2019, maka hitungan suara sah tiap TPS, yakni 81,69% x 300 suara = 245 suara per TPS.

"Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen. Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih," kata Romy.

Romy menyampaikan penggelembungan suara PSI tersebut banyak terungkap, bukan hanya di tingkat TPS, tetapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.

Ia memberikan sejumlah informasi dari tangkapan layar form C1 di berbagai media sosial membandingkan antara SiRekap vs form C1, di antaranya:

• Misal akun X @kopididid melaporkan penggelembungan *6.900%*. Prov Jateng, Kab Purworejo, Kec Gebang, Desa Kroyo. Rekap desa PSI 0 suara. Tapi di Sirekap terekam 69 suara.

• Akun X @kochenglatte bahkan, baru merekap 66 TPS semua angka PSI digelembungkan. Misal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Anjatan, Desa Kedungwungu, TPS 016 suara PSI digelembungkan 1.600 persen dari 2 suara menjadi 32;

Kemudian di Provinsi Sumatra Selatan, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau II, Desa Karya Bakti, TPS 007, di mana perolehan suara PSI digelembungkan 4.100 persen dari 1 suara menjadi 41 suara.

Bahkan ada yang digelembungkan 5.100 persen, seperti di Sumsel, Kota Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Satan, Desa Gunung Dempo, TPS 004, dari 4 suara menjadi 204 suara.

• Akun X @overgassedmk12 melaporkan di DIY, Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Temon, Desa Jangkaran, TPS 004, pengelembungan suara PSI sebesar 2.800 persen, dari 1 menjadi 28 suara.

• Laporan kader PPP, di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan, TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari 1 suara menjadi 21 suara.

"Dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan," kata Romy

Romy mengatakan penggelembungan suara PSI diduga terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

"Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu," kata Romy

Siap Bawa ke Hak Angket

Berdasarkan temuan-temuan di atas, Romy menyampaikan bahwa PPP siap membawa hal terkait tersebut sebagai materi hak angket.

PPP akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU, serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.

"Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku."

"Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!" tutur Romy.

PPP sekaligus menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan untuk segera menghentikan operasi senyap tersebut.

"Dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya. Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!" katanya.