Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri mempertanyakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang diteruskan pemerintah walau fenomena alam El Nino sudah mereda.
Pernyataan itu disampaikan Faisal dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"El Nino sudah mereda, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 dari pada 2023, kenapa 2021 nggak ada (BLT) El Nino?" kata Faisal di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia juga menyebut, BLT El Nino ini menjadi salah satu upaya menciptakan panggung-panggung baru untuk memastikan bantuan tersebut efektif dalam meningkatkan elektoral pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
"Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BMKG, BPS sudah disupport oleb BRIN," ujar Faisal.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
Baca Juga: Disebut Perlakukan Gibran Spesial di Pilpres, Ahli Kubu AMIN di MK: KPU Langgar Aturan Pemilu!
