Jokowi Tunjuk Mantan Ajudannya Jadi KSAU, Hasto PDIP: Nepotisme Tumbuh Subur

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyinggung budaya nepotisme yang kian tumbuh subur bahkan menjadi bahan tontonan publik.

Sentilan Hasto tersebut dimulai dengan Gibran Rakabuming Raka yang bisa menjadi cawapres dengan intervensi hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Ada Bukti Rekaman Suara, Saksi Ganjar Beberkan Arahan Bobby Nasution Menangkan 02 di Medan

Terbaru, mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono yang tak lain merupakan bekas ajudannya.

Awalnya Hasto, tak mau mengurusi apakah ada hubungan keluarga antara Tonny dengan Jokowi. Namun ia menegaskan, jika konstitusi saat ini telah diselewengkan.

"Kami sebenarnya tidak mengurus keluarga, yang kami perhatikan adalah bagaimana konstitusi, kemudian diselewengkan, demokrasi dipinggirkan, nepotisme dikedepankan," kata Hasto ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Seharusnya, kata dia, dalam membangun bangsa Indonesia harus mengedepankan ideologi Pancasila, konstitusi, kemudian meritokrasi, hingga supremasi hukum.

Baca Juga:

Bersaksi di Sidang MK, Warga Medan Boyong Sekarung Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran

Dengan adanya hal itu pihak yang menjadi pejabat tak mungkin ditunjuk dari orang dekat.

"Sehingga mereka yang menjadi pejabat bukan karena orang yang dekat dengan lingkaran presiden tapi karena mereka yang memang teruji segala aspek kemampuan profesionalnya, kepemimpinannya, dan juga integritas, serta kemampuan membangun organisasi yang dipimpinnya," ujarnya.

Ia pun menegaskan, jika PDIP memperjuangkan figur yang profesional hingga berintegritas untuk menjadi seorang pemimpin bukan justru sebaliknya karena kedekatan.

"Itu pemimpin mempuni yang diperjuangkan PDI Perjuangan dan menjadi mimpi seluruh anak bangsa agar merit sistem itu dikedepankan melalui kontestasi yang sehat," katanya.

Politisi asal Yogyakarta itu lantas menyinggung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang diraih karena adanya intervensi hukum di MK.

Ia mengatakan, dengan adanya hal itu justru kini publik dipertontonkan nepotisme yang tumbuh subur.

"Hukum di MK bisa diintervensi oleh kekuasaan, bisa dilakukan manipulasi, maka sekarang ya menjadi suatu pertontonan di depan kita tentang nepotisme yang tumbuh subur. Padahal kita berdemokrasi salah satunya untuk melawan nepotisme, korupsi dan kolusi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024 mendatang.

Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono.

Penunjukkan Marsdya Tonny tersebut tertuang dalam keputusan presiden yang ditandatangani pada 25 Maret 2024.

Baca Juga:

Ngaku Sedang Berpuasa, Saksi Ganjar Kesal Dicecar Ketua MK: Jangan Banyak Pertanyaan!

Sebelum ditunjuk menjadi KSAU, Tonny menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II atau Pangkogabwilhan sejak 2023.

Ia juga pernah menjadi mantan ajudan Jokowi, Danlanud Adi Soemarmo, Danlanud Halim Perdanakusuma, Staf Khusus Kasau, Sekretaris Militer Presiden, Dankodiklatau, dan Pangkoopsudnas.