REGIONAL:
Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tetap berkeyakinian jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal itu ditegaskan Dasco menanggapi soal PDI Perjuangan (PDIP) yang melayangkan gugatan ke PTUN terhadap KPU RI lantaran telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
Baca Juga:
Ia mempersilakan pihak manapun menggunakan jalur konstitusional jika merasa tak puas terhadap hasil Pemilu 2024.
"Nah sehingga menurut kami itu silahkan saja mau dilakukan, tapi kami tetap berkeyakinan bahwa apapun itu dengan dasar yang ada, baik dari jumlah suara maupun berdasarkan hukum yang ada, Prabowo-Gibran insyaAllah akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih RI," kata Dasco kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Kendati begitu, Dasco menyampaikan, pelayangan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun ke PTUN merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga pihaknya tak akan mempermasalahkan.
"Ya bahwa yang dilakukan seperti MK atapun kemudian PTUN itu adalah hak dan memang dijamin oleh UU dan memang ya aturan-aturan yang dipakai untuk sebagai saluran untuk melakukan upaya-upaya hukum," tuturnya.
Gugat KPU ke PTUN
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024). Dalam gugatannya diharapkan salah satunya agar paslon nomor 02 Prabowo-Gibran dicoret dari ketetapan KPU keputusan nomor 360 tahun 2024.
Awalnya, PDIP melalui Tim hukum Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI), Erna Ratnaningsih, menjelaskan, jika gugatan tersebut dilayangkan kepada KPU RI karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Terlebih setelah menerima Gibran sebagai cawapres untuk mengikuti Pilpres 2024.
"Tindakan penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah mengeyampingkan syarat minimal bagi cawapres yaitu terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Erna usai daftarkan gugatan di PTUN, Jakarta Timur, Selasa.
"Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut. Jadi KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian mengubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024," sambungnya.
Atas dasar itu, ia pun membeberkan sejumlah petitum atau tuntutan yang diharapkan bisa dikabulkan oleh PTUN.
TERPOPULER
