Suara.com - Tim hukum pasangan capres-cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan kesimpulan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menjelaskan bahwa dalil-dalil pemohon tidak sesuai dengan nomenklatur pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon,” kata Otto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Baca Juga: Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan
“Sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus persoalkan itu adalah berapa sesunguhnya suara yang diperloleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar, itulah sesungguhnya perkara ini,” tambah dia.
Namun, Otto menilai pasangan calon nomor urut 1 dan 3 justru tidak mempersoalkan perolehan suara hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang PHPU ini, Otto menyebut pasangan calon lain malah mempersoalkan dugaan-dugaan kecurangan pemilu dalam kemenangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Ganjar Buka Peluang Komunikasi Dengan Gibran: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup
“Hukum acaranya sudah tegas mengatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang anda peroleh, tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenernya tidak merupakan ranah MK,” tutur Otto.
Terlebih, dia menilai dugaan kecurangan seperti politisasi bantuan sosial hingga kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif melalui penunjukkan penjabat kepala daerah.
“Ternyata setelah kami lihat satu per satu, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti ada kecurangan tersebut,” tandas Otto.
Perlu diketahui, sebelum menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mencapai putusan, MK memberikan kesempatan kepada para pihak dalam sengketa hasil pemilu untuk memberi tambahan alat bukti dan kesimpulan.
Para pihak yang dimaksud ialah para pemohon yaitu pasangan calon presiden san calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu, pihak yang juga perlu menyiapkan tambahan alat bukti dan kesimpulan ialah KPU selaku termohon, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu).
TERPOPULER
