Suara.com - Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Refly Harun berpesan agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) keberanian saat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024.
"Jadi bagi Mahkamah Konstitusi kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan ya. Sebaliknya harus dikabulkan," kata Refly dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Refly menuturkan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin yang dipimpin oleh pemimpin yang dipilih dengan cara-cara curang.
Baca Juga: Kubu AMIN: Prabowo-Gibran Belum Jadi Pasangan Terpilih, Keputusan KPU Bisa Dibatalkan
"Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang, mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK," ujar dia.
Oleh sebab itu, Refly meyakinkan bahwa majelis hakim MK tidak perlu takut dan khawatir untuk mengabulkan permohonan jika dalilnya kuat.
"MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini," lanjutnya.
Sebagai informasi, kubu AMIN menggugat hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI ke MK. Mereka meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi KPU.
Pasalnya, kubu AMIN menilai terjadi serangkaian kecurangan dalam proses Pilpres. Selain itu, kubu AMIN meminta pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.
Mereka juga memohon agar MK memerintahkan KPU RI menggelar ulang Pilpres 2024, tanpa Gibran.
Adapum sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 telah selesai dilaksanakan Jumat (5/3/2024). Setelahnya para hakim konstitusi akan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dimulai sejak Sabtu (6/3/2024).
Putusan hasil sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan pada 22 April 2024.
