Suara.com - Mahkamah Konstitusi menyebut tidak ada korelasi antara kenaikan tunjangan kinerja (tukin) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saat membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Awalnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendalilkan Presiden Jokowi dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2024 dengan besaran Rp 1.968.000 sampai Rp 29.085.000 pada dua hari sebelum pemilu 2024 atau 12 Febuari 2024.
“Kenaikan tunjangan demikian kental dengan unsur politik yang dapat dipandang tidak pantas secara etika politik, terlebih lagi anak kandung presiden Jokowi merupakan cawapres,” kata Daniel di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Terhadap dalil tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon tidak menanggapi. Sementara tim hukum Prabowo dan Gibran selaku pihak terkait membantah dalil yang diajukan Anies Muhaimin itu.
Baca Juga: MK Tolak Dalil Soal Timsel KPU dan Bawaslu Pengaruhi Perolehan Suara Prabowo-Gibran
“Hal tersebut merupakan program PAN RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya pemberian dilakukan dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan pemohon,” ujar Daniel
“Program tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan presiden, apalagi dihubungkan dengan kontestasi pemilu 2024,” ujar Daniel.
Sekadar informasi, majelis hakim konstitusi membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar hari ini, Senin (22/4/2024).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.
Diketahui, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
TERPOPULER
