Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, mengakui dirinya sempat diminta untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden.
Mulanya, Mahfud menyinggung perihal permintaannya terhadap Denny Indrayana agar membantu Anies mendapatkan tiket calon presiden.
Latar belakang Mahfud meminta bantuan tersebut karena Denny mengatakan ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dan penundaan Pemilu.
“Mengapa? Waktu itu Denny bilang ada upy menggagalkan pencalonan Anies dan menunda pemilu,” ujar Mahfud, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi pada Senin (5/6/2023).
Melihat adanya potensi demokrasi terancam, Mahfud pun meminta bantuan Denny untuk menjaga Anies mendapat tiket calon presiden agar demokrasi lebih sehat sementara dirinya menjaga agar Pemilu 2024 tetap berlangsung.
“Demokrasi terancam. Maka sy bilang, agar demokrasi sehat, Mas Denny jaga Anies agar dpt ticket, jgn pecah dari dalam lalu nuding pemerintah yg mengganjal. Sy yg jaga agar pemilu tak ditunda,” sambungnya.
Permintaan untuk menjaga pencalonan Anies juga diutarakan kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang mendatanginya untuk menjajaki potensi menjadi pendamping Anies.
“Bulan lalu sy jg meminta presiden PKS Pak Syaechu utk menjaga pencalonan Anies. Waktu itu Pak Syaechu menjajaki sy utk jd cawapresnya Anies,” ujar Mahfud.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menolak lantaran pencalonannya sebagai cawapres Anies berpotensi membuat koalisi pengusung Anies pecah.
Pasalnya, ada salah satu partai politik yang menetapkan bahwa cawapres Anies harus ketua umum partai politiknya. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan satu-satunya ketua umum partai politik dari koalisi pengusung Anies yang diusulkan untuk menjadi cawapres Anies.
“Sy bilang, jgn bawa sy ke sana, kalau mencalonkan sy koalisinya bs pecah. Sbb 1 parpol koalisinya sdh bilang cawapres hrs ketum parpolnya,” tutur Mahfud.