Dirinya mengatakan hal tersebut demi kepentingan bangsa, sudah menjadi tanggung jawab moralnya untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia.
"Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak," katanya di Sekolah DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (6/6/2023).
Sementara Itu, PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Joko Widodo (Jokowi), membalas usulan pemakzulan dari Denny. Pihaknya mengatakan sebagai akademisi, pakar hukum tersebut sebaiknya berpikir lewat kerangka intelektual dan bukan perasaan.
Menurut pihaknya, presiden dan wakil presiden dilantik setelah rakyat memilihnya mereka lewat pesta demokrasi. Berdasarkan hal itu, dia menyebut legitimasi terhadap pemimpin terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.
"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ucap dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
TERPOPULER
