Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa dirinya akan melakukan cawe-cawe dalam menghadapi pesta demokrasi. Hal ini menjadi kontroversi bahkan melahirkan tuntutan pemakzulan dari kepala negara tersebut.
Banyak yang tidak terima dengan hal tersebut, salah satunya datang dari PDI Perjuangan. Pihaknya menegaskan bahwa pemakzulan tak bisa dilakukan seenak jidat.
Partai yang dijuluki partai wong cilik tersebut mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden telah dipilih oleh masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi legitimasi mereka untuk memimpin negara dari Indonesia.
"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," tuturnya, Rabu, (7/6/2023).
