REGIONAL:
Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta tolong kepada Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat KSP Moeldoko.
Alasan Jansen meminta tolong kepada Puan karena baik Puan maupun Jokowi merupakan kader PDIP sehingga bisa mengkomunikasikan hal tersebut.
“Nuwunsewu mbak @puanmaharani_ri, malah jika berkenan, dalam kesempatan ini kami ingin minta tolong ke jenengan untuk menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi yang adalah kader PDIP untuk mencopot Moeldoko dr KSP mbak,” ujar Jansen, dikutip Suara Liberte pada Jumat (9/6/2023).
Jansen menilai Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko telah berkaitan dengan akal sehat yang bisa rusak seandainya Moeldoko tidak dihentikan.
“Karena ini sudah terkait akal sehat mbak. Jangan terus dilakukan pembiaran terhadap orang ini. Karena rusak kehidupan berorganisasi dan berpartai kita di Indonesia ini yang selama ini kita kenal dan jalankan di partai masing-masing mbak,” jelasnya.
Kader Partai Demokrat itu heran dengan sikap Moeldoko yang hendak mengkudeta Partai Demokrat sementara Moeldoko sendiri bahkan bukan bagian dari partai tersebut.
“Bagaimana mungkin, bukan kader, tidak pegang kartu anggota ingin jadi Ketua Umum Parpol, mbak? Ingin jadi Ketua Partai di tingkat Ranting/Desa saja mensyaratnya dia harus kader dan anggota partai mbak. Belum lagi harus sudah ngikuti pelatihan, kaderisasi dll,” ujar Jansen.
Upaya merebut kekuasaan di Partai Demokrat itu diungkap oleh AHY. AHY mengaku mendapat informasi bahwa KSP Moeldoko dan Dokter Jhonny Allen Marbun mengajukan PK.
"Sebulan lalu pada 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Jhonny Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Sementara itu, saat ditemui wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (3/4/2023), Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal empat novum atau bukti baru yang diajukan dalam PK terkait sengketa perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.
TERPOPULER
