Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto kembali memberikan kritikan pedasnya untuk pemerintahan dalam tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini terkait dengan program hilirisasi nikel di Indonesia.
Menurutnya program ini malah menguntungkan investor asing sementara tanah air hanya mendapatkan kerugian yang besar. Salah satunya dalam model kerja sama Indonesia-China.
Mulai dari pembelian bijih nikel yang jauh di bawah harga internasional; bebas pajak PPN; mendapat tax holiday bebas PPH badan; bebas bea keluar atau pajak ekspor hingga kemudahan mendatangkan TKA, semua ini terlalu menguntungkan pihak asing. Mulyanto berharap bahwa ada evaluasi total terkait ini yang segera dilakukan oleh Seluruh Jajaran Presiden Jokowi.
“Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara Liberte, Kamis (22/6/2023).
Salah satu yang paling disoroti adalah efek dari hilirisasi mineral ini bagi ekonomi dari Indonesia. Tidak transparannya hal ini membuat curiga sosok dari Mulyanto.
“Jangan-jangan kita malah nombok. Apalagi devisa yang dihasilkan juga ditengarai tidak masuk ke Indonesia tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar,” ungkapnya.
Yang lebih mengenaskan lagi, devisa (bukan penerimaan negara) dari ekspor tersebut ternyata tidak balik ke Indonesia, tetapi malah di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar. Kalau demikian, maka bukan untung malah buntung.
