REGIONAL:
- Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, berencana memberlakukan pungutan bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz pada April 2026.
- Delegasi Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan damai dalam perundingan yang berlangsung di Islamabad pada Sabtu, 11 April.
- Kegagalan perundingan tersebut berdampak langsung pada aktivitas pelayaran, menyebabkan sejumlah kapal tanker minyak memutuskan berbalik arah di perairan.
Suara.com - Iran berencana memberlakukan pungutan bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz, demikian disampaikan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, Minggu (12/4/2026).
"Pemerintah harus menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian untuk Selat Hormuz dan Teluk Persia. Setiap kapal yang ingin masuk berdasarkan kepentingan nasional Iran harus membayar pungutan," ujar Azizi kepada media RT.
Terkait perundingan antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan, Azizi menilai Washington justru lebih membutuhkan kesepakatan damai dibandingkan Teheran.
Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak mempercayai Amerika Serikat dan menganggap negara tersebut tidak layak dipercaya.
Perundingan antara kedua negara digelar di Islamabad pada Sabtu (11/4) setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.
Namun, Wakil Presiden AS, J.D. Vance, yang memimpin delegasi negaranya, menyatakan bahwa pembicaraan panjang tersebut berakhir tanpa kesepakatan, dan rombongan AS kembali tanpa hasil.
Sementara itu, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa dampak kegagalan perundingan langsung terasa di jalur pelayaran.
Dua kapal tanker minyak besar, Agios Fanourios I yang menuju Irak serta Shalamar berbendera Pakistan yang menuju Uni Emirat Arab, dilaporkan berbalik arah. Sedangkan satu kapal lainnya, Mombasa B kelas Aframax, tetap melanjutkan perjalanan.
(Antara)
TERPOPULER
