Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengomentari Majalah Tempo edisi 3-9 Juli 2023 yang mengangkat isu dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Denny, isu tersebut bukan lah isu baru sebenarnya namun semakin merisaukan sehingga tetap harus masif diteriakkan.
Ia menilai Presiden Jokowi tidak hanya membangun dinasti politik melainkan dinasti bisnis. Apalagi belakangan ramai isu anak bungsu presiden yaitu Kaesang Pangarep akan maju ke Pilwalkot Depok.
“Sebenarnya bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis,” ujar Denny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @dennyindrayana pada Senin (3/7/2023).
Menurut Denny, baik dinasti politik maupun dinasti bisnis telah merusak janji kampanye awal Jokowi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela,” sambungnya.
Contoh nyata dari tindakan KKN yang dilakukan Presiden Jokowi yaitu ekspansi anak dan menantu Presiden Jokowi di sektor bisnis dan politik.
“Ekspansi sang Anak dan Menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan,” tutur Denny.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan Presiden Jokowi seharusnya cawe-cawe.
Cawe-cawe tersebut antara lain cawe-cawe menolak RUU pelemahan KPK, mempercepat pembahasan RUU perampasan aset, tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga seharusnya cawe-cawe dengan melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah serta berhenti cawe-cawe memaksakan hanya dua calon presiden di Pilpres 2024.
“Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?” tanya Denny.
TERPOPULER
