Komisi III DPR Sodorkan Bukti Nyata Perpanjangan SIM Bukan Bagian dari Pelayanan Wajib yang Diberikan Negara ke Rakyat

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengklaim potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup bisa di atas Rp650 miliar.

Hal tersebut ditanggapi Benny Harman melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Benny K Harman mengungkapkan bahwa hitungan Kemenkeu itu menjadi bukti nyata bahwa perpanjangan SIM itu jadi instrumen negara untuk ajang menjadi uang, bukan pelayanan wajib untuk rakyatnya.

"Hitungan Kemenkeu ini menjadi bukti nyata bahwa memang perpanjangan SIM itu adalah instrumen utama untuk cari duit bukan bagian dari pelayanan wajib yang diberikan negara kepada rakyatnya," ujar Benny Harman dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @BennyHarmanID, Jumat (14/7).

Lebih lanjut, Benny Harman juga menbahas bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masa berlakunya sampai seumur hidup, dan beberapa dokumen lainnya.

"KTP saja sudah seumur hidup, STR utk tenaga medis juga sudah berlaku seumur hidup, dan Paspor masa berlakunya 10 tahun. Ingin perubahan?," tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari CNN, Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo menjelaskan perolehan PNBP dari perpanjangan SIM mencakup 60 persen dari total pendapatan SIM. Sedangkan, 40 persen sisanya berasal dari penerbitan SIM baru.

Oleh karena itu, dengan penerapan SIM seumur hidup maka PNBP dari perpanjangan sebesar 60 persen tadi bisa hilang.