Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, menyinggung perihal kasus yang belakangan dihadapi oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Diungkap olehnya, sekitar satu atau dua minggu sebelum Anies Baswedan menunaikan ibadah haji, Airlangga sempat bertemu dengan Anies.
Sudirman mengatakan dirinya tidak mendampingi Anies saat itu namun dirinya mendengar kabar bahwa Airlangga memberikan sinyal keinginan bergabung ke kubu Anies namun terhalang keadaan.
Ia menduga keadaan yang dimaksud yaitu karena secara normatif Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga masih berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan termasuk koalisi pemerintahan.
“Bagaimanapun kita menghormati Pak Airlangga partainya masih dalam koalisi pemerintahan,” ujar Sudirman, dikutip Suara Liberte dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Kamis (27/7/2023).
Meski keadaan serupa juga dialami oleh Partai NasDem, namun Sudirman memaklumi tidak semua pimpinan partai memiliki cukup keberanian seperti Surya Paloh. “Tidak semua pihak tidak semua pemimpin partai itu cukup punya keberanian menempuh resiko,” ujarnya.
Bahkan, Sudirman menduga kasus yang tengah dihadapi Airlangga merupakan risiko yang harus dihadapi dan dia berharap Airlangga tidak mendapat perlakuan diskriminatif dalam hukum.
“Dan barangkali yang kita lihat sehari-hari ini adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi oleh Pak Airlangga dan kita menaruh simpati lah muda-mudahan beliau memperoleh perlakuan hukum yang tidak diskriminatif,” harapnya.
Diketahui Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (24/7/2023) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022.
Baca Juga: Berkah Teuku Wisnu setelah Hijrah: Naik Haji sampai 3 Kali
Sebelumnya Airlangga mangkir tanpa pemberitahuan dari pemeriksaan pertama yang dijadwalkan Kejagung untuk tanggal 18 Juli 2023.
Usai pemeriksaan yang berlangsung selama 12 jam tersebut, Airlangga hanya mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan dengan baik tapi enggan menjelaskan detail pemeriksaan tersebut.
Imbas dari pemeriksaan tersebut yaitu munculnya rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Rumor tersebut kemudian dikaitkan dengan agenda Pemilu 2024.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu tidak berkaitan dengan Istana atau dirinya karena hal itu merupakan urusan internal Partai Golkar.
“Itu urusan internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Kamis (27/7/2023).
