"Orang itu jelas lho, kok saya yang di-bully. Tidak boleh menyebut kader petugas partai, saya bilang Pak Jokowi petugas partai hayo mau di-bully lagi, wong yang menyalonkan saya, yang lain ngikut,” kata Megawati.
Megawati pun menjelaskan lebih lanjut bahkan menyinggung adanya aturan.
"Untuk apa ada partai dong? Yaudah kita satu arah, semua sama, enggak boleh kader, enggak boleh petugas. Jadi ada aturan, pemerintah Republik Indonesia mesti begini. Lha yang namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian, bahwa yang namanya Presiden itu diusung oleh satu partai, atau dan beberapa partai," jelas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu tampak tak menghiraukan ika ada yang berpendapat tidak boleh menyebutkan istilah petugas partai.
"Enggak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai, saya bilang, bodo amat. Lho orang partai kita emangnya gitu, kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi, ya, enggak lah," ujarnya.
"Kalau kamu mau ikut kita, ya, ikut aja, kamu bilang ini kader. Nanti memangnya kalau bukan kader, orang juga selalu ngomong gini, katakan ke Pak Eri (Wali Kota Surabaya), apakah bisa dia jadi wali kota, kalau tidak didukung oleh partai?," pungkasnya.
Adapun Megawati diakhir penjelasannya menyinggung soal demokrasi. Bahkan ia tak tanggung-tanggung sudah bersiap jika ada yang mem-bully lagi terkait pernyataannya ini.
"Kenapa yang lain enggak bikin aja, calon presiden lain? Gitu kan fair (adil), kalau mau demokrasi, ini enggak. Nungguin saja gitu. Coba deh saya kepengen tahu, saya ngomong gini, entar koran-koran atau apa segala itu nge-bully atau enggak? Senang saya. Artinya apa? Trap (perangkap) saya masuk," tandasnya.
Baca Juga: Menteri-Menteri Jokowi di Konflik Ketum Golkar: Airlangga, Luhut, hingga Bahlil
