Pembakaran Bendera PDIP Adalah Hal yang Tidak Diinginkan Rocky Gerung

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan PDI Perjuangan semestinya melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dilakukan olehnya, yaitu meminta maaf menimbulkan kehebohan publik.

Menurut Rocky, PDIP adalah pihak yang pertama kali melaporkan dirinya ke polisi menggunakan pernyataan yang diduga penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Kita tahu yang pertama-tama yang melaporkan saya adalah PDIP. Nah itu yang memicu yang lain ikut melaporkan," kata Rocky dalam pernyataannya, dikutip Liberte Suara, Minggu (6/8/2023).

"Jadi kalau PDIP mengerti itu ya mestinya dia lakukan juga hal yang sama dengan yang saya lakukan tuh. Saya minta maaf karena telah menimbulkan kehebohan, PDIP juga mesti melakukan hal yang sama," ungkap Rocky.

Ia mengingatkan PDIP lantaran partai banteng moncong putih itu akan dicatat sejarah sebagai pihak yang menghalangi kebebasan berpendapat. 

"Karena PDIP yang lakukan persekusi saya kan itu juga akan dicatat oleh sejarah seorang kader PDIP menghalangi kebebasan berbicara itu juga ajaib tuh, mustinya ada juga teguran itu tuh tapi saya baca masih mengelak itu PDIP," jelas akademisi itu.

Bahkan, Rocky menilai PDIP telah melakukan tindakan persekusi terhadap dirinya tetapi sampai saat ini tidak ada niatan untuk menyampaikan permintaan maaf. 

Lebih lanjut Rocky mengaku tidak ingin melihat adanya pembakaran bendera PDIP. 

"Itu merugikan PDIP sebetulnya dan kita tidak ingin PDIP itu ditenggelamkan hanya karena strategi di dalam soal yang kemarin itu yang justru backfire. Apalagi bendera PDIP dibakar itu saya enggak menginginkan itu terjadi itu," jelas Rocky.

Terlebih Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, menurut Rocky, seharusnya sudah memahami pokok persoalan yang telah menjadi polemik di publik yaitu antara dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia.

"Yang mau kita terangkan adalah keketatan di dalam melihat persoalan sebagai persoalan politik juncto ketatanegaraan," tutur Rocky.

"Jadi musti fair dalam soal ini supaya Pak Hasto juga mengerti bahwa ini adalah perselisihan politik antara saya dan Presiden Republik Indonesia ke-7 lebih baik begitu deh, daripada sebut nama salah lagi kan," pungkasnya.