Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando buka suara terkait dengan nasib dari RUU Perampasan Aset. Pihaknya menyoroti banyak kelompok yang tak nyaring soal hal tersebut macam PDI Perjungan (PDIP).
Dirinya mengatakan rancangan aturan tersebut esensial bagi penegakan hukum, khususnya terkait penumpasan korupsi yang terjadi di Indonesia.
Ia heran mengapa hal ini tak mendapatkan dukungan keras dari partai berlambang kepala banteng, oleh karenanya ia jadi curiga apalagi setelah mendapatkan serangan ketika menyuarakan hal tersebut dalam media sosial.
"PDIP mengapa terkesan tidak dukung RUU Perampasan Aset. Jangan-jangan benar dugaan saya...," ungkap dari @adearmando61 seperti dilansir pada Senin (28/8).
PDIP sendiri pernah bersuara soal wacana aturan ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto misalnya yang tegas menyatakan sikap pihaknya terkait RUU Perampasan Aset.
"Sikap PDIP sangat jelas, apalagi sejarah menunjukkan PDI Perjuangan ini, kan, lahir sebagai suatu antitesis dari pemerintahan Orde Baru yang sarat akan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).
Belum ada ucapan eksplisit apakah mereka mendukung ataupun menolak wacana ini, namun pihaknya menyebutkan bahwa mencegah tindakan korupsi tidak selesai hanya dengan pembuatan Undang-undang (UU). Namun, harus melihat lebih dulu RUU Perampasan Aset secara substansif.
