- Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS ke-18 di New Delhi pada Minggu, 13 September 2026.
- Dicky Budiman menyarankan Indonesia memanfaatkan New Development Bank guna memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan bencana.
- Pemerintah didorong mengajukan inisiatif kerja sama kesehatan kebencanaan antarnegara BRICS demi melindungi dua ratus delapan puluh juta penduduk.
Suara.com - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, dinilai tak seharusnya berhenti pada penguatan hubungan ekonomi dan diplomasi antarnegara anggota.
Pakar keamanan dan diplomasi kesehatan global Griffith University, Dicky Budiman, justru melihat forum tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama konkret di bidang kesehatan dan kesiapsiagaan bencana.
Menurut Dicky, salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah New Development Bank (NDB), lembaga pembiayaan multilateral yang dibentuk negara-negara BRICS.
Ia menilai kanal pembiayaan tersebut semakin relevan bagi Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi.
"Saya melihat sebagai peneliti yang mendalami resiliensi kesehatan dan bencana, saya melihat forum BRICS dengan instrumen seperti New Development Bank sebagai kanal yang semakin relevan bagi Indonesia untuk mendorong pembiayaan multilateral bagi kesiapsiagaan bencana dan penguatan sistem kesehatan," kata Dicky dalam pernyataannya, Minggu (13/9/2026).
Dicky mengingatkan bahwa kebutuhan meningkatkan kesiapsiagaan bukan sekadar isu teoritis. Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat.
"Karena Indonesia salah satu negara yang paling rentan bencana di dunia dan kita teringatkan, maksudnya ketika anak gunung atau erupsi itu adalah satu hal yang harus menjadi momentum untuk menyadarkan kita semua, khususnya negara pemerintah dan negara ini untuk menyiapkan diri dan meningkatkan kesiapan itu," tuturnya.
Menurut Dicky, Indonesia bahkan dapat mengajukan agenda kerja sama khusus antarnegara BRICS yang menggabungkan isu kesehatan dan kebencanaan.
"Jadi ini adalah momentumnya. Bahkan menurut saya perlu ada usulan agenda yang konkret, misalnya inisiatif kerjasama kesehatan bencana antar anggota BRICS yang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia, sekaligus memberi manfaat langsung bagi 280 juta penduduk Indonesia," katanya.
Ia menilai kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu bentuk diplomasi Indonesia yang menghasilkan manfaat langsung, bukan hanya hubungan simbolik antarpemimpin.
Dicky, yang sebelumnya pernah menjabat kepala kerja sama internasional di Kementerian Kesehatan serta terlibat dalam kerja sama kesehatan di OKI dan ASEAN, melihat momentum pertemuan Prabowo dengan pemimpin negara anggota BRICS sebagai peluang memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia.
"Jadi sekali lagi kehadiran para pemimpin dunia, antara Prabowo dan Xi Jinping ini dan Vladimir Putin adalah sinyal positif bagi diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi kesehatan. Dan juga ini harus dimanfaatkan dan harus konsisten untuk mencapai derajat dan ketahanan kesehatan Indonesia," ujarnya.
Secara lebih luas, kerja sama kesehatan memang telah menjadi bagian dari agenda BRICS. Dokumen resmi BRICS sebelumnya mencantumkan kerja sama vaksin, riset kesehatan, AI dalam layanan kesehatan, serta dukungan pembiayaan melalui bank pembangunan multilateral termasuk NDB.