Suara.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mengupayakan pembebasan visa bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara. "Kita harapkan meningkat kunjungannya, karena visa salah satu faktor kenapa orang ingin bepergian karena enggak 'ribet', tinggal beli tiket dan angkat koper," kata Direktur Promosi Wisata Luar Negeri Kemenparekraf Nia Niscaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Namun, Nia menilai pembebasan visa bukan satu-satunya faktor yang menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga konektivitas, seperti mudahnya akses ke tujuan wisata. "Kalau konektivitasnya sulit, turis juga enggak mau. Mereka tak mau buang waktu lama di jalan," katanya.
Dia mengatakan harus ada koordinasi bukan hanya Kemenparekraf, tetapi juga dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Ya paling tidak kalau pun masih harus ada visa (di antara negara-negara anggota) OKI, dimudahkan lah untuk urusan imigrasinya, tidak perlu antre di bandara misalkan," katanya sambil menambahkan kunjungan wisatawan dari negara-negara Timur Tengah terus meningkat dua tahun terakhir meski belum ada pembebasan visa.
Sebelumnya, Wamenparekraf Sapta Nirwandar mengatakan pembebasan visa wisata menjadi satu pembahasan dalam Forum Internasional Wisata Syariah (OIFIT) 2014. Dan kebijakan ini nantinya akan bersifat resiprokal (timbal balik) antara negara-negara OKI.
"Untuk saat ini belum, pasti kita akan ke sana (membahas lebih lanjut) karena pada umumnya hanya visa 'on arrival' (visa kedatangan)," katanya.
Menurut kajian Thomson Reuters dalam State of the Global Islamic Economy (2013), total pengeluaran muslim dunia untuk keperluan makanan halal dan gaya hidup pada 2012 sebesar 1,62 triliun dolar AS dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,47 triliun dolar AS pada 2018. (Antara)
