Jakarta Segera Realisasikan Zona Pariwisata Halal

Suara.com - Implementasi wisata halal di Tanah Air sepertinya bisa semakin terealisasi. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menandatangani nota kesepakatan bersama Penyusunan Kajian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Integrated Logistic Area di Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Selasa (2/8/2016) siang. Kesepakatan ini bertujuan untuk merealisasi halal port (pelabuhan halal), halal hub (halal hub), dan halal zone (zona halal). Kesepakatan ini dideklarasikan di tengah “The 12th World Islamic Economic Forum”, di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Kerja sama ini memberi angin segar bagi pengembangan wisata halal di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Apalagi, PT Pelabuhan Indonesia dan PT JIEP sama-sama sepakat mengembangkan Jakarta Intenational Halal Hub (JIHH).

Banyak pejabat tinggi yang hadir menyaksikan, seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, hingga Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Riyanto Sofyan.

“Ini momentum bersejarah. Kalau sudah jadi, imbasnya bisa sangat dahsyat bagi perekonomian nasional,” terang Riyanto, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Rencananya, Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, akan mempresentasikan konsep halal tourism yang sedang dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Setiap kota, setiap daerah, boleh saja membuat kawasan halal, hotel halal, restoran halal, café halal, dan sebagainya, jika memang ada pasarnya, dengan daya beli yang sangat kuat,” ujarnya.

 Peluang Wisata Halal sangat Tinggi

Sementara itu, menurut Riyanto, peluang menggaet devisa dari wisata halal masih sangat tinggi. Berdasarkan data Sofyan Hospitality Analysis, dari World Travel Tourism Council (WTTC), Singapura mampu mendulang US$ 16 miliar, Malaysia sebesar US$ 15 miliar, dan Thailand mendapat US$ 47,4 miliar.

Hal ini sangat kontras bila dibandingkan dengan Indonesia, yang baru bisa mendatangkan devisa negara sebanyak US$ 11,9 miliar.

“Saya senang, gebrakan mengembangkan wisata halal makin terlihat nyata. Setelah ini, kita yang harus juara, karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,” tambah Riyanto.

Penandatanganan tadi juga direspons Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (MTI), Tony Hajar Andenoworih. Menurutnya, kesepakatan ini akan membawa banyak perubahan positif, efektif, dan bernilai. Apalagi, PT MTI sudah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awal 2016.

“Halal hub merupakan transit area bagi produk-produk dari negara-negara non-Muslim, dengan tujuan ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Seluruh halal hub ini, nantinya adalah integrasi dari halal port, halal zone (halal warehouse dan halal Moslem fashion hub), dan penerapan konsep halal logistics & halal supply chain management,” kata Tony.

Pelabuhan Tanjung Priok akan memainkan peran sebagai halal port, sementara Kawasan Industri Pulo Gadung sebagai halal zone dan industri kreatif.  Halal port yang disiapkan PT MTI tersebut akan dilengkapi infrastruktur dengan fasilitas gudang seluas 6.840 meter persegi (m2), lapangan penumpukan seluas 24.000 m2, serta cold storage dengan kapasitas 3.344 ton.

Dalam pengoperasiannya, halal hub port akan bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, yang akan menjamin bahwa seluruh produk, baik yang masuk maupun keluar dari pelabuhan dipastikan ditangani sesuai dengan standar jaminan halal.

"Setelah persiapan infrastruktur selesai, MTI siap memberikan pelayanan terbaik dalam pengoperasian halal port. Nanti akan ada jaminan kepada pasar produk halal baik di Indonesia maupun negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, bahwa produk yang mereka dapatkan sudah memenuhi standar halal dalam penanganannya," tambahnya.