Suara.com - Status Pulau Komodo Ditutup Belum Jelas, Travel Bingung Jual Paket Wisata.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menyatakan ingin menutup Pulau Komodo selama satu tahun. Tidak hanya itu, masyarakat yang telah tinggal di sana juga rencananya akan dipindah. lALGU Bagaimana perkembangannya saat ini?
Warga Pulau Komodo, yang jumlahnya sekitar 2.000 orang, boleh merasa lega mendengar pernyataan dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Hari Rabu (18/9) di Yogyakarta, Arief Yahya mengatakan Pulau Komodo tidak akan ditutup.
"Sudah ada keputusan dari tim bahwa, pertama, Pulau Komodo tidak harus ditutup. Kedua, masyarakat di sana tidak harus dipindahkan. Tetapi ini masih keputusan Tim Terpadu (Timdu) yang dipimpin oleh setingkat Dirjen. Maka masih memerlukan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Arief seperti mengutip VOAIndonesia, Jumat (20/9/2019).
Hanya saja, hingga hari ini belum ada keputusan dari Menteri LHK. Humas kementerian LHK, Djati Wicaksono Hadi hanya mengatakan bahwa kewenangan ada di Menteri LHK selaku pemegang otoritas di bidang pengelolaan konservasi. Didesak lebih jauh apakah sudah ada keputusan pasti, Djati tidak memberi jawaban.
Padahal keputusan itu sangat ditunggu Menteri Pariwisata. Tanpa ada keputusan sampai saat ini, kata Arief, agen perjalanan wisata di seluruh dunia tidak berani menjual paket ke Pulau Komodo. Mereka tidak mau mengambil risiko menjual paket saat ini, jika ternyata keputusan pemerintah adalah mulai menutup awal tahun depan, misalnya. Kondisi yang menunggu ini, lanjut Arief, tidak bagus bagi sektor pariwisata
"Jadi tidak ada masalah ditutup tidak ditutup, tapi yang bagus adalah harus pasti. Tetapi sudah saya bocorkan ini hasil Timdu yang menyatakan, tidak perlu ditutup dan tidak perlu ada pemindahan warga masyarakat yang ada di Pulau Komodo,” tambah Arief.
Wacana Gubernur NTT dinilai Meresahkan
Gubernur NTT Viktor Laiskodat berulang kali menyampaikan rencana penutupan Pulau Komodo sejak akhir tahun lalu. Penutupan itu direncanakan selama satu tahun. Alasannya untuk memperbaiki ekosistem pulau tersebut. Jumlah komodo maupun mangsa alaminya, kata Viktor, diperkirakan menyusut.
Ide itu bahkan kemudian berkembang menjadi pemindahan seluruh warga yang ada di Pulau Komodo. Tentu saja, ide tersebut ditentang oleh sekitar 2.000 penduduk di sana.
Kekhawatiran penduduk Pulau Komodo bukan hanya soal penutupan dan pemindahan penduduk, tetapi masa depan dunia pariwisata di sana. Saat ini, hampir 90 persen warga menggantungkan kehidupannya dari pariwisata. Kenyataan itu semestinya melegakan banyak pihak. Warga sadar, mereka harus menjaga komodo yang menjadi daya tarik wisata utama. Karena itulah, menurut Ihsan, sejak lama mereka sudah terlibat dalam upaya perlindungan ekosistem dn kawasan Taman Nasional Komodo.
Masyarakat Pulau Komodo hidup selaras dengan satwa itu. Mereka ada di halaman, di kolong-kolong rumah, dan di manapun tempat warga pulau berada.
“Sebelum taman nasional ada, sebelum jadi cagar alam, sebelum kemerdekaan, masyarakat sudah menempati Pulau Komodo. Mereka sudah menjaga, melindungi binatang komodo. Bukan hanya komodo saja, tetapi seluruh ekosistem. Masyarakat sudah sadar semua itu,” kata salah satu warga.
Masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya awalnya bekerja sebagai nelayan. Di sekitar pulau itu, terdapat Pulau Rinca, Pulau Padar, Nusa Kode dan Gili Motang. Komodo terbanyak ada di Pulau Komodo dan Rinca. Wisatawan datang menggunakan kapal, sebelum kemudian berpetualang di dalam pulau untuk menemukan komodo.
Tahun 2008, jumlah wisatawan ke Pulau Komodo tercatat 44.000 dalam setahun. Jumlah itu melonjak menjadi 176.000 pada tahun 2018, dengan mayoritas wisatawan asing. Dalam tahun-tahun mendatang, diperkirakan angkanya akan terus melonjak karena Jokowi telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 Balli baru. Dari 10 itu, Labuan Bajo menjadi satu dari empat prioritas utama bersama Borobudur, Toba dan Mandalika.
TERPOPULER
