Suara.com - Peningkatan layanan dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan sebuah keniscayaan dengan mengadaptasi perubahan paradigma, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemitraan.
“Setiap warga terdampak Covid-19 berhak mendapatkan layanan dasar, termasuk bagi penyandang disabilitas, ” ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat pada Fokus Group Discussion Bisnis Proses Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitaa Intelektual "Kartini" Temanggung, Selasa (28/7/2020) dilansir dari rilis.
Layanan disabilitas, kata Harry, melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga untuk memberikan layanan terapi, perawatan, serta dukungan keluarga.
“Melalui ATENSI yang diperkuat dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, serta residensial, ” ungkap Harry.
Perubahan paradigma baru menjadikan UPT pusat atau balai berfungsi sebagai centrelink dengan memfokuskan pada pelayanan yang tidak spesialis melainkan terbuka.
“Perubahan paradigma akan dimulai dan awal tahun depan bisa dilaksanakan di UPT pusat dan balai dengan tidak lagi memberikan layanan spesialis tetapi terbuka, seperti di Balai Disabilitas "Kartini" di Temanggung tidak hanya untuk satu disabilitas tapi semua disabilitas bisa dilayani dengan baik, ” kata Harry.
Untuk ke depan, yang memberikan layanan itu adalah orang-orang yang bekerja di pelayanan satu pintu, sekaligus memberikan pendampingan dan problem solving.
Direktur Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim dalam laporannya, bahwa kegiatan FGD diikuti oleh 50 peserta dari perwakilan balai dan LKS seperti dari Wonosobo, Blitar dan Temanggung.
“Tujuan FGD untuk meningkatkan kapisatas layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual, sekaligus penguatan dan menjadi pintu layanan bagi balai dan pemerlu layanan, ” kata Eva.
TERPOPULER
