Menteri PPPA Pastikan 25 Santri yang Jadi Korban Pedofil Jalani Pemulihan Psikologis

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memastikan santri korban pedofil oleh seorang guru mengaji yang juga pengelola sebuah rumah hafiz di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan asesmen dan pendampingan untuk menjalani proses pemulihan psikologis. 

Bintang juga menegaslan bahwa peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga masyarakat, khususnya orang tua, agar tidak lengah melakukan pengawasan. Walaupun mereka sudah mempercayakan pendidikan dan kehidupan anaknya selama 24 jam di rumah Tahfiz Al-Quran.

“Kemen PPPA mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mengambil langkah tepat untuk mengamankan korban sebanyak 25 santri dengan menempatkan mereka di penampungan sementara yang aman bagi anak-anak,” kata Bintang melaluo ketetangan tertulisnya, Minggu (13/6/2021).

Secara bertahap petugas layanan bersama psikolog klinis melakukan asesmen dan pendampingan kepada anak-anak korban. Prioritas healing serta rehabilitasi psikologis dan kesehatan akan diberikan kepada anak-anak korban dengan kondisi paling berat. 

“Namun demikian, dapat dipastikan bahwa anak-anak korban lainnya juga akan mendapatkan pendampingan. Adapun untuk anak-anak yang belum tersentuh pelaku sudah dijemput orangtua atauwalinya,” lanjut Bintang.

Perlu langkah mitigasi untuk mencegah kasus serupa terulang dan terjadinya hal-hal yang merugikan hak anak yang sedang belajar Al-Quran, lanjut Bintang.

 Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran, Kementerian Agama di daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin pendirian lembaga pendidikan Al-Quran. 

Karena itu, Kemen PPPA mendorong Kemenag dapat melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat sebagai anggota tim verifikator guna memastikan kebijakan perlindungan anak diterapkan oleh lembaga yang mengajukan izin. 

Bersama Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) setempat, Kemenag juga turut melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan standar perlindungan khusus anak. 

Tersangka diduga melanggar Pasal 292 KUHP dan Pasal 76E UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan terancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman 5-15 tahun. Karena pelaku merupakan guru dari anak tersebut, maka hukumannya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Selain itu, karena jumlah korban lebih dari satu orang, maka di samping mendapat tambahan 1/3 dari ancaman pidana, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Serta diberikan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diatur pelaksanaannya pada PP Nomor 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.