Suara.com - Di tengah isu resesi seks yang terjadi di sejumlah negara juga rencana pasangan yang enggan memiliki anak atau childfree, kedua kondisi itu ternyata tidak benar-benar terjadi di Indonesia.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)., mengatakan bahwa pasangan Indonesia bahkan masih semangat untuk hamil. Ia menekankan kalau resesi sesk sama sekali tidak terjadi di Indonesia.
"Di Indonesia ini yang nikah antara 1,9 sampai 2 juta (pasangan) setahun. Jadi kalau ada namanya resesi seks itu tidak ada. Indonesia masih semangat sekali untuk hamil, luar biasa. Saya yang paling membantah kalau ada yang bilang resesi, itu tidak ada," kata dokter Hasto, dikutip dari potongan video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, Rabu (1/3/2023).
Ia memaparkan data kalau dari 2 juta pernikahan yang terjadi tiap tahun, jumlah kelahiran yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu yang sama mencapai 1,6 juta bayi. Secara total keseluruhan kelahiran di Indonesia jumlahnya mencapai Rp4,8 juta anak setiap tahun.
Namun, dokter Hasto menyayangkan, dari 1,6 juta bayi yang lahir dari pasangan baru, masih banyak yang anak yang terkena stunting.
"Dari 1,6 juta itu yang stunting 300 ribu. Oleh karena itu kalau yang mau nikah itu kita skrining dulu, dua-duanya memenuhi syarat, maka bisa menurunkan yang 300 ribu," ujarnya.
Kelahiran sebanyak 4,8 juta bayi tiap tahun menandakan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia sebayak 2,1. Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara yang alami resesi seks seperti Korea Selatan dan Jepang.
Resesi seks diartikan sebagai merosotnya gairah pasangan untuk melakukan hubungan seksual, menikah, hingga memiliki anak.
Isu tentang resesi seks telah jadi pembahasan sejak beberapa tahun lalu, terutama di negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Sementara itu, terkait konsep childfree yang berkali-kali ramai jadi perbincangan juga tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dikatakan bahwa childfree justru berisiko bagi musnahnya suatu negara.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Eni Widiyanti menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mendukung keputusan childfree. Karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan negara
"Kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, kita punya misi gimana secara skup besar menjaga keberlangsungan bangsa. Kalau ternyata ada yang memutuskan gak mau punya anak terus KemenPPPA mendukung, bisa jadi bangsa ini punah. Kita tidak seperti itu," kata Eni ditemui di kantor KemenPPPA Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Ia menambahkan, justru tugas pemerintah, salah satunya KemenPPPA, untuk memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Hal itu berlaku bagi warga laki-laki juga perempuan. Negara juga perlu memastikan angka kelahiran terjadi secara normal.
TERPOPULER
